Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik, KLHK Lakukan Diseminasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik, KLHK Lakukan Diseminasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

Biro Hubungan Masyarakat melakukan kegiatan Diseminasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik Regional Wilayah Sumatera dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik agar terpenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat dan sederhana.

Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam Muka Kuning, Batam Provinsi Kepulauan Riau seiring dengan Kegiatan Jambore Nasional Konservasi Alam dan Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2019. Dihadiri oleh Dirjen KSDAE (Wiratno), PPID Pelaksana (Setditjen), UPT di Regional Wilayah Sumatera.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Djati Witjaksono Hadi), Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau juga menyampaikan bahwa selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Utama KLHK mengharapkan pemeringkatan monitoring dan evaluasi KLHK kedepan adalah kementerian yang menuju informatif.

Terdapat 3 Topik terkait kegiatan ini, yaitu
1. Tata Cara Peningkatan Keterbukaan Informasi dalam Era Digital disampaikan oleh Komisioner Informasi Pusat bidang Penelitian dan Dokumentasi ( Romanus Ndao)
2. Inovasi dari PPID Utama KLHK disampaikan oleh Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik ( Surya Abdulgani)
3. Upaya Penyelesaian Konflik Pemenuhan Informasi Publik di Daerah disampaikan oleh Tenaga Ahli KIP ( Annie Londa)